SP PLN Soroti Dampak RUPTL 2025-2034 Terhadap Masyarakat

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali (kiri) dan kuasa hukum SP PLN Dr. Rediyanto Sidi (kanan) dalam kuliah umum di UM Pontianak.
Dok : Panitia

Qalammadani.com, Pontinak - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) bersama civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pontianak menggelar kuliah umum pada Kamis (23/4/2026) di Aula Politeknik Aisyiyah (POLITA) Pontianak untuk membedah arah kebijakan energi nasional melalui dialog kritis terkait implikasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Ruang dialog strategis ini sengaja diinisiasi untuk menakar dampak langsung dari rencana kelistrikan tersebut terhadap ketahanan energi, keberlanjutan BUMN, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

"Jika skema investasi menempatkan risiko di pundak PLN dan negara, sementara keuntungan mengalir ke pihak lain, maka yang akhirnya menanggung adalah masyarakat melalui subsidi, fiskal negara, atau tekanan tarif listrik,” tegas Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali menyoroti beban jangka panjang kebijakan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya mendukung penuh pembangunan ketenagalistrikan nasional asalkan skema yang dijalankan tetap sehat, adil, dan berpihak pada rakyat kecil.

"Mahasiswa harus berani menyuarakan transparansi, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan nasional agar energi Indonesia tidak dikuasai logika pasar semata," seru Abrar kepada para generasi muda yang hadir.

Foto bersama peserta dan narasumber kuliah umum.
Dok : Panitia

Senada dengan hal tersebut, kuasa hukum SP PLN Dr. Rediyanto Sidi mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan menyangkut hajat hidup orang banyak yang harus tetap dikendalikan penuh oleh negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pemaparan materi, forum diskusi tersebut membedah secara mendalam tingginya risiko skema kontrak jangka panjang seperti take or pay yang berpotensi menekan APBN di masa depan.

Isu sentral mengenai besarnya porsi swasta ini nyatanya memantik kepedulian luas hingga turut dihadiri oleh mahasiswa lintas kampus di Kalimantan Barat seperti Polnep, Poltekkes, UNU, Universitas OSO, hingga Untan.

Ketua DPM UM Pontianak Muhammad Arief Fadilah dalam kegiatan kuliah umum.
Dok : Panitia

Merespons dinamika kelistrikan yang mengkhawatirkan tersebut, Ketua DPM UMP Muhammad Arief Fadhilah berkomitmen untuk segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama aliansi mahasiswa.

Hasil kajian akademis dari forum lanjutan tersebut nantinya akan diserahkan secara langsung sebagai rekomendasi perbaikan kepada Presiden dan DPR RI demi menjaga kedaulatan energi bangsa.

Affan

Qalam Madani