Foto: Panitia
Qalam Madani, Pontianak - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM FH (Fakultas Hukum) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Komisariat Al-Fatih menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) dan diskusi film “Pesta Babi” yang terbuka untuk umum di Basement Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) pada Kamis (07/05/2026) pukul 18.30 WIB.
Kegiatan ini menjadi ruang diskusi bagi peserta untuk memahami persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua akibat proyek investasi besar, sekaligus memperdalam kesadaran kolektif mengenai kolonialisme modern dan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua.
Membuka jalannya diskusi, pemantik pertama bernama Hendra melontarkan pertanyaan reflektif mengenai kondisi kebebasan di Papua saat ini. “Sudah merdeka atau belum kita di Papua? Karena pada dasarnya mereka sedang menghadapi penjajahan secara tidak langsung,” ujar Hendra di hadapan para peserta.
Ia menjelaskan bahwa bentuk penjajahan masa kini tidak lagi hadir melalui kekerasan fisik semata, melainkan melalui instrumen administratif, proyek strategis nasional, serta berbagai kebijakan yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat Papua.
Selanjutnya, pemantik kedua bernama Aditya Prasetyo menyoroti praktik deforestasi skala besar di Papua Selatan yang dinilai dilakukan demi kepentingan industri. Menurutnya, pengalihan fungsi lahan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menghilangkan sakralitas tanah adat yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat lokal.
 |
| Foto: Panitia |
Adit juga menyinggung adanya intimidasi dari aparat keamanan terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan wilayah adat mereka. Ia menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Papua masih menghadapi tekanan dalam memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.
Menutup rangkaian materi, pemantik ketiga bernama Dani mengkritisi program swasembada pangan pemerintah yang dinilai sering mengalami kegagalan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa masyarakat Papua dipaksa mengubah pola konsumsi dari sagu menjadi beras melalui pembukaan lahan sawah yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan kondisi lokal.
Selain itu, Dani juga menyoroti rendahnya nilai ganti rugi tanah adat serta upah buruh sawit yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat setempat.
Diskusi berlangsung secara dinamis dengan partisipasi aktif dari para peserta yang menyampaikan analisis serta pesan moral yang mereka tangkap dari film tersebut. Berbagai pandangan mengenai persoalan masyarakat adat Papua turut mewarnai jalannya forum diskusi.
Melalui pertukaran gagasan tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif sekaligus mendorong solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak normatif masyarakat adat di Indonesia.
0 Komentar